Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan di 6 Provinsi Mitra DBE3:

Komitmen dan Pelembagaan Jadi Kunci Sukses

RAPAT Kaji Ulang dan Perencanaan Nasional DBE3 di Surabaya (26-27/1) menceritakan banyak keberhasilan yang dicapai daerah mitra DBE3 dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Perwakilan daerah yang terdiri atas Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, bahkan perwakilan sekolah secara bergantian menyampaikan kunci kesuksesannya. Di bawah ini dipaparkan cerita keberhasilan Provinsi Sumatera Utara. Di halaman 3 anda bisa membaca ‘lessons learned’ dari 5 provinsi mitra, dan di halaman 4 ada cerita sukses sekolah mitra dalam pelaksanaan pendampingan DBE3.

Membangun Komitmen, Melembagakan, dan Meratakan Kualitas

Dinas Pendidikan dan Kemenag Provinsi Sumatera Utara: Realisasikan Komitmen
PASCA Rapat Perencanaan Nasional di Medan, Juni tahun 2010, para pemangku kepentingan yang terlibat telah mengimplementasikan sejumlah komitmen. Kanwil Kemenenag Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat yang isinya menghimbau seluruh kantor Kemenag kabupaten/kota untuk mereplikasi modul pelatihan DBE3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga mengusahakan adanya dana sebesar Rp 500.000,- untuk pengembangan program DBE3.

Di tingkat kabupaten/kota implementasi berlangsung lebih masif. Replikasi berlangsung dengan tiga bentuk pendanaan: 1) dana APBD kabupaten/kota yang diorganisir oleh dinas pendidikan; 2) dana DIPA yang diorganisasi Kemenag kabupaten/kota; dan 3) dana BOS dan SSN yang diinisiasi oleh sekolah. Selama kurun waktu Agustus – Desember 2010 pemangku kepentingan di kabupaten mitra DBE3 telah mengelontorkan Rp 429.275.000,- untuk replikasi. Dengan dana tersebut, 1163 guru dari 161 sekolah telah dilatih. Dari total dana yang digunakan, 44% adalah inisiatif dinas pendidikan lewat APBD dan 56% dari BOS/SSN.

Dinas Pendidikan Kota Sibolga: Pemerataan Kualitas
Pada tahun 2010, Kota Sibolga telah memanfaatkan dana sebesar Rp115.000.000,- untuk mereplikasi modul BTL2 dan BTL3. Dari jumlah dana itu, 70% berasal dari APBD yang dikelola dinas pendidikan dan 30% dari inisiasi sekolah melalui dana BOS. Dinas pendidikan merealisasikan komitmennya, karena merasakan langsung manfaat program DBE3. Program DBE3 berhasil mengubah mindset pengelola pendidikan dan memperkuat pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Di tahun 2011, untuk meningkatkan pemerataan kualitas, Dinas Pendidikan Kota Sibolga mengalokasikan dana Rp 185.395.300,- untuk replikasi modul DBE3.

DPRD Binjai: Inisiasi Pelembagaan
Pelembagaan menjadi inovasi yang digagas DPRD Kota Binjai. Pelembagaan bertujuan menyebarluaskan dan menjamin praktik positif dari DBE3. Langkah menuju pelembagaan diawali dengan hearing (dengar pendapat) dengan semua pihak yang terlibat program DBE3, seperti kepala sekolah mitra DBE3, district facilitators (DF), dinas pendidikan, Kementrian Agama dan Bappeda. Dari hearing DPRD mendapatkan informasi lebih utuh tentang program DBE3.

Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Pendidikan Drs. Dwi Anang Wibowo yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang isinya mengukuh-kan DF sebagai bagian dari unsur pengembangan kualitas di Kota Binjai. Langkah selanjutnya, DPRD mengkoordinasi pertemuan lanjutan dengan Walikota Binjai. Pertemuan itu menyosialisasikan pencapaian program DBE3, sekaligus meminta dukungan walikota dalam proses pelembagaan. Setelah itu disusunlah struktur implementasinya.

Kemenag Kota Tanjung Balai: Menjamin Pemerataan
Tidak hanya sekadar menempatkan posisi sebagai penerima manfaat (benefeciary) tetapi pihak Kemenag Kota Tanjung Balai juga aktif melakukan inovasi agar hasil positif yang sudah dicapai terjaga. Hal yang dilakukan adalah:
(1) Memfasilitasi aktifnya MGMP di tingkat kota.
(2) Mendukung dan melengkapi media pembelajaran yang dibutuhkan MTs.
(3) Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan implementasi hasil pelatihan DBE3 dan keberhasilannya.
(4) memberikan penghargaan (reward) bagi MTs yang konsisten menerapkan hasil pelatihan dalam pembelajaran sehari-hari ini. Replikasi juga dilakukan di seluruh MTs, agar semua guru mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempraktikan pembelajaran aktif.